Pemanggilan Gubsu Bobby Nasution sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek jalan di Sipiongot akan diputuskan berdasarkan fakta persidangan yang berkembang.
Menurutnya, meskipun nama Bobby tidak tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), majelis hakim berhak mempertimbangkan saksi tambahan jika diperlukan untuk memperjelas perkara.
Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran Info Kejadian Medan.
Dugaan Korupsi Proyek Jalan
Kasus ini berawal dari dugaan korupsi dalam proyek peningkatan struktur jalan di Sipiongot, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Proyek tersebut melibatkan dua ruas jalan yang anggarannya disetujui melalui Peraturan Gubernur (Pergub) pada 13 Maret 2025.
Majelis hakim mencatat adanya kejanggalan dalam proses pergeseran anggaran yang meloloskan usulan peningkatan struktur jalan tersebut. Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dinilai tidak mendesak, apalagi tanpa adanya surat permohonan dari Bupati Padang Lawas.
Tanggapan KPK dan Jaksa Penuntut Umum
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menegaskan bahwa pemanggilan Bobby Nasution sebagai saksi sepenuhnya merupakan kewenangan majelis hakim. KPK akan menindaklanjuti keputusan hakim dan menghadirkan Bobby jika diperlukan.
Sementara itu, juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut bahwa permintaan hakim untuk menghadirkan saksi tambahan adalah hal yang lumrah dalam proses persidangan.
Respons Bobby Nasution Terhadap Permintaan Pemanggilan
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyatakan kesiapan untuk hadir sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sipiongot, Padang Lawas Utara.
Meskipun demikian, hingga saat ini, ia belum menerima surat panggilan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bobby menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selalu siap memberikan keterangan jika diperlukan dalam proses hukum.
Namun, ia menekankan bahwa kehadirannya bergantung pada keputusan dari pihak berwenang yang menangani kasus tersebut.
Sementara itu, KPK menyatakan bahwa pemanggilan Bobby Nasution sebagai saksi merupakan kewenangan majelis hakim. Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menegaskan bahwa pihaknya akan melaksanakan perintah hakim untuk menghadirkan saksi yang dianggap perlu dalam persidangan.
Namun, hingga kini, KPK belum menerima keputusan resmi dari majelis hakim terkait pemanggilan Bobby. KPK juga menunggu hasil analisis dari jaksa penuntut umum sebelum mengambil langkah selanjutnya.
Alasan Pemanggilan Bobby Nasution Oleh Hakim
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memutuskan untuk memanggil Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sipiongot, Padang Lawas Utara.
Keputusan ini didasarkan pada temuan adanya kejanggalan dalam proses pergeseran anggaran yang melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hakim Ketua, Khamozaro Waruwu, menyoroti bahwa usulan peningkatan struktur jalan tersebut tidak mendesak dan tidak disertai dengan surat permohonan dari Bupati Padang Lawas.
Selain itu, adanya Peraturan Gubernur (Pergub) yang diterbitkan dalam waktu singkat setelah rapat TAPD menambah kecurigaan terhadap transparansi dan prosedur penganggaran proyek tersebut
KPK menyatakan akan menindaklanjuti perintah hakim untuk menghadirkan Bobby Nasution sebagai saksi. Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menegaskan bahwa pemanggilan saksi merupakan kewenangan majelis hakim.
KPK akan melaksanakan perintah hakim untuk menghadirkan saksi yang dianggap perlu dalam persidangan. Namun, hingga kini, KPK belum menerima keputusan resmi dari majelis hakim terkait pemanggilan Bobby. KPK juga menunggu hasil analisis dari jaksa penuntut umum sebelum mengambil langkah selanjutnya.
Untuk informasi terkini dan lengkap mengenai berbagai kejadian penting di Medan, termasuk pemadaman listrik, kasus narkoba, dan perkembangan kota. Kalian bisa kunjungi Info Kejadian Medan.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari metrodaily.jawapos.com
- Gambar Kedua dari medan.kompas.com