Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Sumatera Utara.
Aliansi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, pada Kamis (4/9/2025).
Dalam demonstrasi ini, tuntutan utama yang disuarakan mahasiswa adalah mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Koordinator aksi, Tegar Sianipar, menyatakan bahwa Kapolri Listyo Sigit dinilai gagal menjaga keamanan dan membiarkan aparat bertindak represif terhadap mahasiswa yang berunjuk rasa menolak tunjangan DPR sejak Senin (25/8/2025) lalu.
Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran Info Kejadian Medan.
Prahara Represif Aparat
Prahara represif aparat menjadi salah satu sorotan dalam rangkaian aksi mahasiswa di berbagai daerah. Termasuk yang dilakukan oleh mahasiswa UINSU, meski aksi di DPRD Sumut berlangsung relatif kondusif.
Isu ini muncul sebagai respons atas sejumlah insiden sebelumnya di mana aparat keamanan dinilai menggunakan kekuatan berlebihan dalam membubarkan demonstrasi, yang memicu kritik publik terhadap sikap profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
Bagi mahasiswa, pola represif ini tidak hanya mengancam kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi. Tetapi juga memperkuat tuntutan agar Presiden Prabowo mengevaluasi dan bahkan mencopot Kapolri jika terbukti gagal mengendalikan tindakan anggotanya di lapangan.
Berbagai Tuntutan Lain
Selain menuntut reformasi DPR dan Polri serta peningkatan kesejahteraan guru honorer. Mahasiswa UINSU juga mengangkat isu-isu lain seperti penghapusan tunjangan mewah anggota dewan, pengalihan anggaran ke sektor pendidikan, dan perlunya penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu.
Mereka menekankan bahwa kebijakan publik harus berorientasi pada kebutuhan rakyat. Bukan kepentingan segelintir elit politik. Tuntutan ini mencerminkan dorongan untuk menciptakan tata kelola negara yang transparan, efisien, dan berkeadilan sosial di semua lini pemerintahan.
Mereka menolak kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI. Serta mendesak pemangkasan fasilitas mewah anggota dewan. Mahasiswa juga menuntut Badan Kehormatan DPR RI untuk memeriksa sejumlah anggota yang dinilai bermasalah. Termasuk Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbach, dan Adies Kadir.
Baca Juga: Protes Kekerasan Aparat, Aksi Massa Bakar Pos Polisi di Medan
Respons DPRD Sumut Hadapi Gelombang Aspirasi
menampung dan menindaklanjuti seluruh tuntutan dalam waktu 1×24 jam. Pimpinan dewan berjanji akan menabulasi poin-poin yang disampaikan, mulai dari reformasi DPR dan Polri hingga perbaikan nasib guru honorer, untuk kemudian diteruskan ke DPR RI dan pemerintah pusat.
Sikap ini dimaksudkan sebagai bentuk komitmen DPRD Sumut dalam menjembatani aspirasi masyarakat, meskipun mahasiswa sempat menyoroti minimnya kehadiran anggota dewan secara langsung saat aksi berlangsung.
Desakan Perubahan yang Menguat
Desakan perubahan yang menguat terlihat jelas dalam aksi mahasiswa UINSU di DPRD Sumut. Di mana mereka menuntut reformasi mendasar terhadap DPR dan Polri, penghapusan tunjangan mewah anggota dewan, serta peningkatan kesejahteraan guru honorer.
Tuntutan tersebut mencerminkan keresahan publik terhadap kinerja lembaga negara yang dianggap belum berpihak pada kepentingan rakyat, sekaligus menegaskan perlunya pembenahan struktural demi terciptanya keadilan sosial.
Aksi ini menjadi simbol tekanan moral dari generasi muda agar pemerintah. Termasuk Presiden Prabowo, mengambil langkah tegas dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia.
Untuk informasi terkini dan lengkap mengenai berbagai kejadian penting di Medan. Termasuk pemadaman listrik, kasus narkoba, dan perkembangan kota. Kalian bisa kunjungi Info Kejadian Medan.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari sumut.idntimes.com
- Gambar Kedua dari medan.viva.co.id