Kasus ini bukan sekadar soal dugaan yang meningkatkan tensi publik, tapi juga momen introspeksi bagi Pelindo Regional 1 dan BUMN lainnya.
Penggeledahan ini terjadi menyusul dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan gerbang otomatis (Gate 3) senilai sekitar Rp 2 miliar. Kejaksaan merespon unjuk rasa dari mahasiswa dan masyarakat yang menuntut transparansi proses pengadaan dan penggunaan anggaran publik.
Dibawah ini anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya seputaran Info Kejadian Medan.
Pernyataan Resmi Pelindo Regional 1
Menanggapi peristiwa tersebut, pihak manajemen Pelindo Regional 1 segera mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka menyatakan siap bekerja sama penuh dengan Kejati Sumut baik dalam bentuk pemeriksaan, penyerahan dokumen, maupun dialog langsung.
Hal ini dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan adil. Sekaligus menunjukkan komitmen BUMN ini terhadap prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Lebih jauh, Pelindo menegaskan bahwa semua proses mulai dari pengadaan hingga pelaksanaan sudah sesuai prosedur internal dan aturan yang berlaku. Jika ada temuan, pihak berjanji untuk membawa semua pihak yang terlibat bertanggung jawab sesuai hukum.
Keterlibatan Stakeholder Dalam Proses Hukum
Publik dan mahasiswa, terutama dari Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Sumut (GMPSU), secara aktif mengawal proses ini. Mereka mendesak penjelasan tuntas dari pihak Pelindo hingga Kejati turun tangan. Tekanan publik ini terbukti mendesak lembaga penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang merugikan masyarakat.
Pelindo menyatakan memahami pentingnya ruang kritik dan pengawasan oleh publik sebagai bagian dari demokrasi dan pertanggungjawaban publik, apalagi sebagai perusahaan milik negara.
Baca Juga: Geger! Kantor Ormas di Sumut Jadi Pabrik Ekstasi, Polisi Bongkar Fakta Mengejutkan
Tantangan Tetap Profesional Dalam BUMN
Pelindo Regional 1 saat ini sudah menjalin berbagai praktik baik dalam menjaga reputasi dan tata kelola. Di antaranya, kolaborasi dengan Kejati Aceh dalam penguatan hukum (kerja sama bidang perdata dan tata usaha negara). Serta dukungan terhadap kampanye anti-korupsi bersama Kejati Sumut dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia.
Penggeledahan oleh Kejati Sumut menjadi tantangan serius, namun pihak manajemen melihatnya sebagai momentum mempertegas integritas institusi.
Dalam beberapa kegiatan sebelumnya, Pelindo juga aktif dalam sosial budaya dan komunitas, seperti memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan mendukung kegiatan May Day Fair yang semuanya mencerminkan citra tanggung jawab sosial BUMN.
Penegakan Hukum yang Tegas
Terlepas dari proses hukum yang berjalan, masyarakat dan stakeholder berharap Kejati Sumut menindaklanjuti penggeledahan ini dengan pendekatan transparan. Setiap langkah penegakan hukum diharapkan mencerminkan keadilan dan tidak menimbulkan stigma negatif bagi institusi.
Pelindo sendiri menyatakan kesiapan untuk mempelajari temuan dan bila perlu melakukan audit internal independen, demi menjaga reputasi, melindungi aset negara, serta memastikan kepercayaan kembali tumbuh.
Kesimpulan
Kasus ini bukan sekadar soal dugaan yang meningkatkan tensi publik, tapi juga momen introspeksi bagi Pelindo Regional 1 dan BUMN lainnya. Proses hukum ini membuka peluang memperkuat tata kelola perusahaan, memastikan akuntabilitas, dan memperbaiki sistem guna mencegah kekeliruan serupa di masa depan.
Pelindo menegaskan komitmennya terhadap prinsip transparansi, kolaborasi dengan aparat hukum, dan menjaga pelayanan publik tetap profesional. Publik hanya bisa berharap bahwa proses ini berakhir dengan keputusan yang adil, serta menjadi pelajaran berharga bagi seluruh organisasi publik untuk selalu menegakkan integritas dan akuntabilitas.
Untuk informasi terkini dan lengkap mengenai berbagai kejadian penting di Medan. Termasuk pemadaman listrik, kasus narkoba, dan perkembangan kota. Kalian bisa kunjungi Info Kejadian Medan.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari www.detik.com
- Gambar Kedua dari medan.inews.id