Pemkot Medan memberlakukan WFH setiap Jumat bagi ASN, memastikan fleksibilitas kerja tanpa mengganggu pelayanan publik.
Pemerintah Kota Medan menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi sebagian besar ASN setiap hari Jumat. Surat edaran tentang transformasi budaya kerja ASN dikeluarkan Wali Kota Rico Waas dengan nomor 800.1.6.2/461. Kebijakan ini mulai berlaku 10 April 2026 sebagai bagian dari efisiensi nasional dan penghematan energi.
Berikut ini Info Kejadian Medan akan menjelaskan isi resmi SE, jenis ASN yang terdampak, dan bagaimana pelayanan publik tetap dijaga.
Isi Surat Edaran WFH Pemkot Medan
Surat edaran menegaskan WFH sebagai bagian transformasi budaya kerja ASN di lingkungan Pemkot Medan. WFH tiap Jumat bertujuan mendukung efisiensi energi, mengurangi polusi, dan menjaga kesehatan masyarakat. Kebijakan ini mengacu pada arahan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang transformasi budaya kerja ASN.
Penerapan WFH tiap Jumat akan dievaluasi setiap dua bulan. Evaluasi mencakup kedisiplinan, produktivitas, dan dampak pada pelayanan publik. Jika diperlukan, Pemkot bisa menyesuaikan mekanisme atau kriteria ASN yang WFH maupun WFO.
SE juga mencakup ketentuan pendukung seperti penghematan energi dan penguatan layanan publik. Pemkot diminta memperluas program hari bebas kendaraan bermotor (car free day) di beberapa ruas jalan. Program ini diharapkan bisa mengurangi kepadatan lalu lintas dan memperbaiki kualitas udara.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Ruang Lingkup dan Kriteria ASN Yang WFH
Sekitar 70% ASN Pemkot Medan akan WFH setiap Jumat, sementara 30% tetap bekerja di kantor. WFH ini tidak berlaku otomatis, melainkan disesuaikan dengan jabatan, tugas, dan kebutuhan pelayanan. ASN yang WFH umumnya di unit pendukung, perencanaan, atau administrasi yang bisa dikerjakan daring.
ASN yang wajib WFO adalah pejabat eselon, kepala OPD, camat, lurah, serta ASN di layanan kedaruratan, kesehatan, perizinan, dan pelayanan publik langsung. Mereka harus hadir agar masyarakat tetap bisa mengakses rumah sakit, puskesmas, perizinan, dan loket publik. Pemkot ingin memastikan pelayanan tidak terganggu meski sebagian ASN bekerja dari rumah.
ASN yang WFH tetap wajib memenuhi target kerja, mengikuti koordinasi virtual, dan bertanggung jawab atas kinerja seperti saat di kantor. WFH bukan libur, melainkan perubahan lokasi kerja yang tetap produktif. Pemkot menegaskan bahwa mekanisme ini dirancang agar kerja jadi lebih efisien tanpa mengurangi kewajiban ASN.
Baca Juga: Heboh di Medan! Jukir Liar Masih Tetap Pakai Tarif Lama, Warga Murka
Pelayanan Publik Tetap Prioritas
Wali Kota Medan menjamin pelayanan publik tidak terganggu oleh kebijakan WFH. Unit yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti rumah sakit, puskesmas, perizinan, dan layanan publik tetap beroperasi normal. Kepala OPD dan pejabat eselon tidak boleh WFH, sehingga dapat mengawasi dan mengendalikan pelayanan.
Pemkot telah menyiapkan infrastruktur pendukung WFH, seperti perangkat digital dan sistem kerja daring. ASN yang WFH diharapkan memanfaatkan aplikasi, telekonferensi, dan kanal komunikasi resmi untuk tetap koordinasi dan melaporkan pekerjaan. Pemkot ingin budaya kerja berbasis digital mendukung pelayanan yang lebih cepat dan transparan.
Bagi masyarakat, pesannya adalah pelayanan tidak berkurang meskipun sebagian ASN bekerja dari rumah. Pemkot menekankan WFH dirancang sambil tetap menjaga mutu pelayanan kepada warga. Warga diminta tetap datang untuk keperluan layanan, karena rotasi WFH-WFO selalu mempertimbangkan ketersediaan pelayanan.
Efek Lingkungan dan Proses Evaluasi
WFH tiap Jumat di Pemkot Medan juga dipandang sebagai langkah mitigasi dampak lingkungan. Dengan sekitar 70% ASN WFH, konsumsi listrik di kantor berkurang karena banyak perangkat dimatikan. Penggunaan kendaraan dinas dan pribadi juga turun, sehingga emisi gas buang dan kepadatan lalu lintas diharapkan berkurang.
Kebijakan ini terkait program car free day dan fasilitas bersepeda di kota. Pemkot berharap udara lebih bersih, jalanan lebih ramah pejalan kaki, dan budaya kerja lebih sehat. WFH dianggap sebagai bagian adaptasi kerja yang ramah lingkungan dan mendukung pola hidup aktif.
Evaluasi WFH dilakukan setiap dua bulan untuk melihat kinerja dan hambatan. Pemkot mengukur kedisiplinan, produktivitas, dan respons masyarakat terhadap pelayanan. Jika ada masalah, Pemkot siap menyesuaikan teknis WFH maupun skema ASN yang terlibat, agar kebijakan tetap efektif dan berimbang.
Dapatkan update terkini, berita terpercaya, dan informasi pilihan tentang Medan kami hadirkan setiap hari spesial untuk Anda, hanya di sini Info Kejadian Medan.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari detik.com
- Gambar Kedua dari ceknricek.com