Pembebasan biaya PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah adalah langkah nyata pemerintah dalam mendukung akses rumah layak dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Namun, penyebaran informasi tentang kemudahan ini dianggap belum merata, khususnya di Kota Medan. Wali Kota Medan, Rico Waas, menanggapi hal tersebut dengan janji untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat. Dibawah ini Anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya tentang seputaran Info Kejadian Medan.
Kurangnya Sosialisasi Jadi Kendala Pemanfaatan
Wali Kota Medan, Rico Waas, menanggapi pernyataan Mendagri Tito Karnavian soal sosialisasi yang dinilai belum maksimal terkait pembebasan Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG) dan Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kunjungan ke Mal Pelayanan Publik Medan bersama Mendagri dan Menteri Perumahan untuk evaluasi.
Rico Waas mengakui sosialisasi perlu ditingkatkan agar masyarakat berpenghasilan rendah lebih memahami kemudahan ini. Program ini diharapkan membantu mereka memiliki atau merenovasi rumah tanpa terbebani biaya retribusi. Ia menegaskan Pemko Medan siap mendukung penuh sosialisasi agar manfaatnya maksimal.
Menurut Rico, borosnya anggaran pembangunan rumah akibat biaya administrasi yang tinggi selama ini bisa diminimalkan jika kemudahan ini tersosialisasi dengan baik. Program ini membuka ruang lebih besar untuk MBR mengelola keuangan dan mewujudkan hunian yang layak. Tetapi hal ini menuntut pendekatan lebih intensif ke lapisan masyarakat.
Kebijakan Bebas Biaya PBG Dan BPHTB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa kebijakan pembebasan biaya PBG dan BPHTB diperuntukkan khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan pendapatan maksimal Rp8 juta per bulan bagi individu dan Rp10 juta bagi pasangan suami istri. Kebijakan ini juga berlaku untuk pengembang yang membangun rumah untuk MBR.
Tujuan utama kebijakan ini adalah menurunkan biaya kepemilikan rumah dan memberikan akses lebih mudah kepada MBR dalam membangun serta memperbaiki rumah mereka. Dengan tidak adanya biaya PBG dan BPHTB, harga rumah dapat menjadi lebih terjangkau sehingga mendorong kesejahteraan masyarakat.
Di beberapa kota besar lain seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya, program ini relatif berhasil karena sosialisasi yang lebih masif. Namun di Medan, tingkat pemanfaatannya masih rendah, diduga akibat minimnya informasi yang sampai ke masyarakat. Pemerintah daerah diminta lebih gencar menyuarakan kebijakan tersebut.
Baca Juga: Pemerintah Percepat Pembangunan Medan untuk Dorong Pertumbuhan
Peran Pemerintah Daerah Dan Media
Wali Kota Medan berjanji akan memperkuat peran dinas terkait, camat, dan lurah untuk turun langsung menyosialisasikan kebijakan ini hingga ke tingkat paling bawah. Melalui pendekatan yang lebih personal dan terstruktur, informasi mengenai pembebasan biaya diharapkan menyebar dengan baik ke seluruh lapisan masyarakat yang berhak.
Pemko Medan juga mengajak media untuk aktif menginformasikan kemudahan ini agar publik luas memahami manfaat dan persyaratannya. Sinergi antara pemerintah dan media sangat krusial dalam menghilangkan miskomunikasi serta mempercepat penyebaran berita positif terkait Persetujuan (PBG) dan (BPHTB) gratis.
Dengan kolaborasi yang lebih erat, Pemko Medan berharap program ini dapat meningkatkan kepemilikan rumah layak bagi MBR. Hal ini juga sejalan dengan visi mewujudkan Kota Medan yang lebih sejahtera dan inklusif bagi seluruh warganya tanpa terkecuali.
Harapan Dan Tantangan ke Depan
Program pembebasan biaya PBG dan BPHTB ini menjadi langkah strategis jangka panjang pemerintah dalam menyediakan perumahan yang terjangkau dan layak. Wali Kota Rico Waas mengakui tugas sosialisasi dan edukasi ke masyarakat masih menantang, terutama karena kompleksitas regulasi dan keraguan warga.
Namun ia optimis dengan dukungan semua pihak, termasuk pemerintah pusat, pemda, dan komunitas, hambatan tersebut bisa diatasi. Fokus utama tetap pada pemberdayaan masyarakat agar dapat memanfaatkan kesempatan ini secara efektif. Keberhasilan program ini dipandang sangat vital bagi pengentasan kemiskinan perumahan.
Rico meyakini semakin banyak MBR yang sadar dan mendapat kemudahan akan berdampak positif terhadap kesejahteraan sosial serta pembangunan berkelanjutan di Medan. Oleh sebab itu, Pemko akan terus evaluasi dan memperbaiki mekanisme sosialisasi hingga tidak ada lagi masyarakat yang tertinggal informasi penting ini.
Selalu update dengan berita terbaru, informasi terpercaya, dan berita menarik lainnya tentang Medan yang kami sajikan spesial untuk Anda setiap hari hanya di Info Kejadian Medan.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari medan.kompas.com
- Gambar Kedua dari medanbisnisdaily.com