Proyek kolam retensi senilai Rp 42 miliar dari APBD Medan, yang dijanjikan solusi banjir, kini mendapat kritik tajam.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan menilai proyek monumental tersebut gagal menjalankan fungsinya. Ironisnya, setelah digelontorkan dana fantastis, banjir masih saja merendam wilayah-wilayah yang seharusnya terlindungi.
Berikut ini rangkuman berbagai informasi menarik lainnya dan relevan yang bisa menambah wawasan Anda ada di Info Kejadian Medan.
Proyek Kolam Retensi di Bawah Sorotan
Pembangunan kolam retensi yang menelan biaya lebih dari Rp 42 miliar ini berlokasi di beberapa titik strategis. Salah satunya berada di lingkungan kampus Universitas Sumatera Utara (USU), serta di kawasan Martubung dan Selayang. Lokasi-lokasi ini dipilih dengan harapan dapat secara efektif menampung luapan air dan mencegah banjir yang kerap melanda.
Namun, harapan tersebut tampaknya jauh dari kenyataan. Kolam retensi yang dibangun dengan biaya besar ini justru dinilai sia-sia karena wilayah di sekitarnya masih terus dilanda banjir. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas perencanaan dan pelaksanaan proyek. Masyarakat dan wakil rakyat merasa kecewa dengan hasil yang tidak sesuai ekspektasi.
Anggota Komisi 4 DPRD Medan, Datuk Iskandar, mengungkapkan kekecewaannya. “Kami menyayangkan kolam retensi yang ada di USU ternyata tidak berfungsi,” ujarnya kepada Kompas.com, Sabtu (18/10/2025) malam. Pernyataan ini menjadi representasi kekecewaan publik terhadap proyek yang seharusnya menjadi solusi, tetapi malah terkesan hanya menghabiskan anggaran.
DPRD Panggil OPD Terkait Untuk Klarifikasi
Merasa geram dengan kondisi yang ada, lembaga legislatif tersebut menjadwalkan pemanggilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Pemanggilan ini akan dilakukan pada Senin (20/10/2025) untuk meminta penjelasan menyeluruh mengenai kegagalan fungsi kolam retensi. DPRD ingin mencari tahu akar permasalahan di balik proyek miliaran yang tidak efektif ini.
Datuk Iskandar menjelaskan bahwa pihaknya akan memanggil Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan (SDAMBK). Tujuan pemanggilan adalah untuk mendapatkan jawaban konkret mengapa banjir masih saja terjadi di sekitar USU, padahal uang yang digelontorkan untuk pembangunan kolam retensi terbilang sangat besar.
“Kenapa kok bisa masih banjir juga sekitar USU itu. Berartikan gak berfungsi, padahal uang yang sudah digelontorkan, ketika pembangunan itu cukup besar,” tegas Datuk. Ia juga menyoroti kondisi serupa di Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, yang selalu banjir setiap kali hujan turun, mempertanyakan efektivitas kolam retensi di sana.
Baca Juga: Polisi Bongkar Kasus Eksploitasi Anak di Kafe Humbahas, Dua Pelaku Diamankan
Akar Masalah Dan Tuntutan Evaluasi Menyeluruh
Datuk Iskandar tidak hanya mempertanyakan fungsi kolam retensi, tetapi juga mendesak evaluasi menyeluruh terhadap program penanggulangan banjir lainnya. Ia menanyakan perkembangan perbaikan dan pembangunan drainase yang seharusnya juga menjadi bagian dari upaya mitigasi banjir. Dana miliaran rupiah yang digelontorkan harus diimbangi dengan hasil yang nyata.
Selain itu, ia juga mengingatkan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) agar tidak sembarangan mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pengawasan ketat dari pemerintah, termasuk analisis dampak lingkungan (Amdal), dianggap krusial untuk mencegah pembangunan yang justru memperparah kondisi banjir.
“Uang digelontorkan miliaran, tetap aja Medan banjir. Untuk itu kami minta, dievaluasi yang dibangun ini dievaluasi kenapa kok masih terjadi banjir. Di mana letak masalah,” ucap Datuk. Pernyataannya menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta pelaksanaan proyek infrastruktur.
Peran Manusia Dan Pengawasan Yang Lemah
Faktor lain yang disoroti oleh Datuk Iskandar adalah lemahnya pengawasan pemerintah, mulai dari tingkat Kelurahan hingga Kecamatan. Menurutnya, kurangnya edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah juga berkontribusi pada masalah banjir. Sampah yang menumpuk dapat menyumbat saluran air, mengurangi efektivitas sistem drainase.
Datuk menekankan bahwa di samping curah hujan yang tinggi, faktor manusia juga berperan besar dalam masalah banjir ini. “Banyak sampah. Harus ada penanganan khusus, karena 3 bulan ke depan akan terjadi hujan terus. Faktor manusianya juga salah satu. Ini butuh kerja ekstra,” tambahnya, menyerukan kolaborasi seluruh pihak.
Data dari BPBD Kota Medan yang mencatat 3.181 rumah terendam banjir di tujuh kecamatan sejak Minggu (12/10/2025), dengan lebih dari 10 ribu jiwa terdampak, semakin menegaskan urgensi penanganan masalah ini. Ini bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat serta pengawasan yang efektif dari pemerintah.
Dapatkan update terkini, berita terpercaya, dan informasi pilihan tentang Medan kami hadirkan setiap hari spesial untuk Anda, hanya di sini Info Kejadian Medan.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari medan.kompas.com
- Gambar Kedua dari rmolsumut.id