Kasus aniaya yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap seorang remaja hingga tewas di Deli Serdang, Sumatera Utara, kini memasuki babak baru.
Anggota TNI yang terlibat telah resmi menjalani proses hukum di Pengadilan Militer Medan. Peristiwa tragis ini menjadi sorotan publik dan memicu desakan agar proses hukum berjalan transparan dan adil. Info Kejadian Medan akan memberikan ulasan lengkap mengenai kasus anggota TNI aniaya remaja hingga tewas, proses hukum, dan respons masyarakat.
Kronologi Kejadian Penganiayaan
Kasus ini bermula pada 24 Mei 2024 ketika terjadi tawuran remaja di Jalan Pelican, Deli Serdang, Medan. Aparat kepolisian dan TNI yang berada di lokasi membubarkan massa dan mengamankan beberapa orang, termasuk seorang pelajar berinisial MHS (15 tahun).
Berdasarkan keterangan saksi, MHS sempat ditangkap dan diduga dianiaya oleh seorang anggota Babinsa. Ia dipukul hingga jatuh ke bawah rel kereta api dan mengalami luka serius di kepala, dada, dan tangan. MHS sempat dilarikan ke rumah sakit, namun akhirnya meninggal dunia keesokan harinya akibat luka-luka yang dideritanya.
Penetapan Tersangka dan Proses Hukum
Setelah laporan dari keluarga korban dan desakan dari berbagai pihak, oknum anggota TNI yang diduga terlibat akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Proses penyelidikan dilakukan oleh Detasemen Polisi Militer I/5 Medan.
Kasus ini kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Militer Medan, di mana anggota TNI tersebut mulai menjalani sidang atas dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian remaja tersebut.
Jalannya Sidang di Pengadilan Militer
Sidang perdana di Pengadilan Militer Medan menghadirkan terdakwa anggota TNI, saksi-saksi, dan keluarga korban. Dalam persidangan, jaksa oditur membacakan dakwaan terkait pelanggaran Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian.
Proses persidangan mendapat perhatian luas dari masyarakat dan media. Hakim memberi kesempatan kepada terdakwa melalui kuasa hukumnya untuk menyampaikan pembelaan pada sidang berikutnya.
Baca Juga: Tuntutan Mati Untuk Notaris Medan Dalam Kasus Pembunuhan Suami
Respons Keluarga Korban dan Masyarakat
Keluarga korban dan masyarakat luas menuntut keadilan atas kematian MHS. Mereka berharap proses hukum berjalan transparan dan tidak ada upaya menutup-nutupi kasus ini.
Komisi I DPR RI juga mendesak TNI untuk serius mengusut kasus ini dan meminta keterlibatan lembaga independen seperti Komnas HAM guna memastikan investigasi berjalan adil dan transparan.
Tantangan Penegakan Hukum di Lingkungan Militer
Kasus ini menyoroti tantangan penegakan hukum terhadap anggota TNI yang terlibat tindak pidana terhadap warga sipil. Berdasarkan undang-undang, kasus yang melibatkan anggota TNI harus diadili di pengadilan militer, bukan peradilan umum.
Hal ini sering memicu kekhawatiran masyarakat akan potensi impunitas dan kurangnya transparansi dalam proses hukum.
Implikasi dan Harapan Untuk Penegakan Hukum
Kasus penganiayaan yang berujung kematian ini menjadi ujian bagi institusi TNI dalam menegakkan profesionalisme dan integritas. Masyarakat berharap proses hukum berjalan objektif dan memberikan efek jera, sehingga tidak ada lagi kasus serupa di masa depan.
Penegakan hukum yang tegas dan transparan diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi TNI.
Kesimpulan
Kasus dugaan penganiayaan hingga tewas yang melibatkan anggota TNI di Deli Serdang kini tengah disidangkan di Pengadilan Militer Medan. Proses hukum yang berjalan menjadi perhatian publik dan menjadi ujian penting bagi transparansi serta akuntabilitas institusi militer.
Keluarga korban dan masyarakat berharap keadilan benar-benar ditegakkan, sehingga kasus serupa tidak terulang dan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum tetap terjaga.
Untuk informasi terkini dan lengkap mengenai berbagai kejadian penting di Medan, termasuk pemadaman listrik, kasus narkoba, dan perkembangan kota, kalian bisa kunjungi Info Kejadian Medan.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari medan.tribunnews.com
- Gambar Kedua dari medan.kompas.com