Gubernur Sumut Alami Penyesuaian Dana Transfer Rp1,1 Triliun

Gubernur Sumut Bobby Nasution menyampaikan bahwa dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat akan turun Rp1,1 triliun pada 2026.

Meski terjadi pengurangan dana transfer, Bobby menegaskan hal itu tidak boleh menjadi alasan bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk menurunkan kinerja.

Dibawah ini Anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya tentang seputaran Info Kejadian Medan.

Dampak Penyesuaian TKD di Sumatera Utara

Dalam sambutannya usai melantik 177 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemprov Sumut di Medan, Rabu (8/10), Bobby menyampaikan bahwa penyesuaian dana transfer ini merupakan bagian dari kebijakan nasional.

“Khusus pada tahun 2026, Provinsi Sumut terkena penyesuaian dana transfer dari pusat senilai Rp1,1 triliun,” ujar Bobby.

Ia menekankan bahwa kondisi ini harus disikapi dengan inovasi dan disiplin anggaran. ASN diminta menjaga kualitas pelayanan publik serta mencari cara kreatif agar program prioritas tetap berjalan.

“Penyesuaian anggaran bukan berarti tidak bisa kerja. Justru kerjanya harus lebih efektif dan efisien,” tegas Bobby.

Bobby berharap para pejabat dan ASN mampu mengelola sumber daya yang ada secara optimal, serta memperkuat sinergi antarinstansi agar pembangunan daerah tetap berjalan sesuai target.

Kolaborasi Antar OPD Jadi Kunci

Gubernur menekankan pentingnya kekompakan di lingkungan kerja Pemprov Sumut. Ia meminta agar tidak ada lagi ego sektoral antarorganisasi perangkat daerah (OPD).

“Harus kompak di internal. Jangan ada lagi ego sektoral karena program-program tidak bertumpu pada satu OPD saja,” ujar Bobby.

Ia menambahkan bahwa pelantikan 177 pejabat baru ini merupakan bagian dari penyegaran birokrasi dan upaya memperkuat tata kelola pemerintahan. Dari jumlah tersebut, lebih dari 90 persen pejabat dilantik berdasarkan rekomendasi pimpinan OPD, sebagai bentuk kepercayaan terhadap kinerja mereka.

“Kita ini pelayan masyarakat. Baju saja yang keren, pakai pin kanan kiri, tapi bos kita tetap masyarakat Sumut,” ujarnya menegaskan.

Baca Juga: Wali Kota Medan Rico Waas Mengakui Jalan Di Medan Utara Memerlukan Perhatian Serius

Dukungan Terhadap Kebijakan Nasional

Pernyataan Bobby selaras dengan sikap 18 gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), yang pada Selasa (7/10) bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta.

Pertemuan itu membahas pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) untuk tahun 2026 serta isu fiskal lainnya, termasuk dana bagi hasil (DBH) dan sinergi antara pusat dan daerah.

Meski tidak hadir dalam pertemuan tersebut karena agenda lain, Bobby menegaskan bahwa Sumut sepenuhnya mendukung upaya mencari solusi terbaik agar pembangunan di daerah tidak terhambat oleh penyesuaian anggaran.

Ia menilai pentingnya komunikasi terbuka antara pemerintah pusat dan daerah demi menjaga stabilitas fiskal nasional tanpa mengorbankan pelayanan publik.

Penjelasan Menkeu Anggaran Turun dan Program Naik

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa kebijakan penyesuaian dana transfer bukanlah pemangkasan murni, melainkan penataan ulang anggaran agar lebih efektif.

“Pemangkasan TKD dilakukan karena adanya ketidaksesuaian anggaran di daerah. Pemerintah pusat ingin mengoptimalkan kinerja penggunaan anggaran agar lebih bersih,” jelas Purbaya di Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya, Kamis (2/10).

Ia menegaskan bahwa meski secara nominal TKD turun sekitar Rp200 triliun, alokasi program untuk daerah justru meningkat dari Rp900 triliun menjadi Rp1.300 triliun.

“Secara netto, uang untuk daerah tidak berkurang, malah bertambah,” kata Purbaya.

Dengan skema ini, pemerintah pusat berharap setiap program daerah akan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Fokus Sumut Efisiensi dan Layanan Publik

Menghadapi perubahan ini, Gubernur Bobby Nasution menekankan pentingnya adaptasi dan efisiensi birokrasi. Ia mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sumut untuk tetap fokus pada pelayanan publik, tidak terjebak pada persoalan anggaran semata.

“Ini momentum bagi kita untuk menunjukkan kinerja. Anggaran boleh menyesuaikan, tapi semangat pelayanan tidak boleh berkurang,” tegas Bobby.

Bobby juga berkomitmen memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, serta memastikan setiap program berjalan sesuai visi “Sumut Bermartabat”.

Simak berita update lainnya tentang Medan dan sekitarnya secara lengkap tentunya terpercaya hanya di Info Kejadian Medan.

---