Gubernur Sumut, Bobby Nasution, menegaskan bahwa pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat tidak boleh menghambat pembangunan di daerah.
Ia menyampaikan hal ini usai mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, saat meninjau perumahan subsidi SMK Residence 2 di Jalan Sentosa, Lubukpakam, Kabupaten Deli Serdang.
Dibawah ini Anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya tentang seputaran Info Kejadian Medan.
Daerah Dengan PAD Kecil Butuh Perhatian Khusus
Dalam penjelasannya, Bobby mencontohkan wilayah Kepulauan Nias, yang terdiri atas lima kabupaten kota di Sumut Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Kota Gunung Sitoli. Kelima daerah ini termasuk wilayah dengan PAD yang relatif kecil, sehingga sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
“Kalau kita di Nias atau di daerah lain yang PAD-nya kecil, daerah afirmasi seperti ini kalau bisa lebih diperhatikan,” tegas Bobby.
Ia menambahkan bahwa kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur di Kepulauan Nias membuat biaya pembangunan jauh lebih tinggi dibandingkan daerah di daratan Sumatera. Oleh karena itu, meskipun ada pemangkasan dana transfer, pemerintah daerah harus kreatif mencari solusi agar proyek-proyek pembangunan tidak terhenti.
Langkah-langkah seperti peningkatan investasi, optimalisasi pajak daerah, dan efisiensi penggunaan anggaran menjadi penting untuk menjaga stabilitas pembangunan di wilayah tersebut.
Pemprov Sumut Koordinasi Dengan Kementerian Keuangan
Untuk menindaklanjuti kebijakan pemangkasan dana transfer ini, Bobby Nasution bersama beberapa kepala daerah di Sumut telah melakukan koordinasi langsung dengan Kementerian Keuangan RI. Mereka bertemu dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, guna membahas dampak dan solusi atas pemotongan anggaran tersebut.
Menurut Bobby, dana transfer ke Pemerintah Provinsi Sumut akan mengalami pemangkasan sebesar Rp 1,1 triliun pada tahun 2026. Angka ini tentu cukup besar dan berpotensi memengaruhi rencana pembangunan daerah, sehingga perlu langkah penyesuaian dan penguatan program prioritas.
“Rp 1,1 triliun ya dipangkas. Tadi kami bersama para gubernur juga berdiskusi dengan Kemenkeu mengenai hal itu,” ungkapnya.
Meski begitu, Bobby tetap optimistis bahwa pembangunan di Sumatera Utara akan tetap berjalan sesuai rencana dengan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota.
Baca Juga: Asisten Masinis Luka, Kereta Pengangkut CPO Asahan Dilempari Batu
Penjelasan Kementerian Keuangan Soal Pemangkasan Anggaran
Sementara itu, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan penjelasan terkait kebijakan pemangkasan transfer ke daerah. Menurutnya, langkah ini dilakukan karena adanya ketidaksesuaian penggunaan anggaran di sejumlah daerah. Pemerintah pusat, kata dia, ingin memastikan bahwa setiap dana yang ditransfer benar-benar digunakan secara efektif dan bersih.
Dalam keterangannya di Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/10). Purbaya menegaskan bahwa secara keseluruhan, dana untuk daerah justru meningkat secara netto karena adanya berbagai program pembangunan baru dari pemerintah pusat.
“Beberapa bupati dari berbagai daerah datang ke sini untuk berdiskusi. Saya sampaikan, meski transfer ke daerah turun Rp 200 triliun, program untuk daerah justru naik signifikan dari Rp 900 triliun menjadi Rp 1.300 triliun,” jelasnya.
Dengan demikian, pemerintah pusat menilai bahwa secara total, aliran dana ke daerah tidak berkurang. Melainkan diatur ulang agar lebih tepat sasaran dan efisien. Pemerintah juga memastikan bahwa proyek-proyek strategis di daerah tetap mendapat dukungan penuh.
Sinergi Pusat dan Daerah Kunci Kelanjutan Pembangunan
Kebijakan pemangkasan dana transfer memang menimbulkan kekhawatiran bagi beberapa kepala daerah. Terutama yang mengandalkan dana pusat untuk membiayai infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, baik pemerintah pusat maupun daerah sepakat bahwa pembangunan harus tetap berlanjut dengan prinsip efisiensi dan transparansi.
Gubernur Bobby Nasution menegaskan, Pemprov Sumut akan terus berkoordinasi dengan seluruh kabupaten kota agar setiap program pembangunan yang sudah direncanakan tetap berjalan. Fokus utama tetap diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar, perumahan rakyat, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan.
“Kita ingin pastikan bahwa pelayanan masyarakat tidak terganggu, terutama di wilayah-wilayah yang masih berkembang seperti Nias dan daerah sekitarnya,” ujarnya.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan fiskal ke depan. Dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang baik, Sumatera Utara diyakini mampu menjaga momentum pembangunan meski di tengah keterbatasan anggaran.
Simak berita update lainnya tentang Medan dan sekitarnya secara lengkap tentunya terpercaya hanya di Info Kejadian Medan.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari antaranews.com
- Gambar Kedua dari merdeka.com